Orde Baru – Pengekangan Kebebasan Berpendapat

Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai setelah G30S/PKI tahun 1965 dan berlangsung hingga lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998.

Di bawah pemerintahan Soeharto, Orde Baru ditandai dengan stabilisasi politik dan ekonomi, pembangunan ekonomi yang pesat, tetapi juga dikenal karena pengendalian politik yang ketat dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Periode ini berakhir dengan tekanan besar dari gerakan reformasi dan krisis ekonomi pada akhir 1990-an, yang memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri setelah lebih dari tiga dekade berkuasa. Berikut ini Archipelago Indonesia akan membahas tentang sejarah Orde Baru.

Sejarah Orde Baru Soeharto

Periode ini dimulai setelah kejatuhan Presiden Sukarno dan G30S/PKI pada tahun 1965, dan berakhir dengan lengsernya Soeharto dari kekuasaan pada tahun 1998. Soeharto naik ke tampuk kekuasaan setelah G30S/PKI pada Oktober 1965, menggantikan Sukarno sebagai presiden dan memimpin pemerintahan yang stabil. Pengambilalihan kekuasaan ini diikuti dengan tegasnya kontrol pemerintah terhadap keamanan dan politik di Indonesia. Pemerintahan Soeharto diidentifikasi dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang kuat, dikenal sebagai “Pembangunan Lima Tahun” yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Kebijakan ini melibatkan pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi pertanian, dan dukungan terhadap sektor industri.

Soeharto menekankan stabilitas politik dan keamanan dalam pemerintahannya. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap partai politik, media, dan aktivis yang dianggap mengganggu kestabilan nasional. Militer, yang dipimpin oleh Soeharto sebelumnya, memainkan peran penting dalam pengendalian politik. Pemerintahannya mempromosikan nasionalisme Indonesia dengan menekankan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan mendukung nilai-nilai budaya yang dianggap menyatukan bangsa. Namun, kebijakan ini juga dikritik karena mengabaikan keragaman budaya dan etnis di Indonesia.

Soeharto aktif dalam diplomasi regional dan internasional, termasuk peran penting Indonesia dalam ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dan hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kebijakan luar negeri ini bertujuan untuk meningkatkan posisi Indonesia di tingkat global. Pemerintahan Soeharto terlibat dalam banyak pelanggaran hak asasi manusia, termasuk Operasi Trisula dan peristiwa-peristiwa seperti Tragedi Tanjung Priok dan Tragedi Trisakti. Kritik terhadap pelanggaran ini menjadi semakin nyaring baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.

Baca Juga: Kapal Van Der Wijck – Tragedi Tenggelamnya Kapal Yang Melegenda

Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Pembangunan ekonomi selama pemerintahan Soeharto adalah salah satu aspek yang paling mencolok dan kompleks. Pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi jangka panjang yang dikenal sebagai Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan. Salah satu fokus utama dari kebijakan ekonomi Soeharto adalah pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek besar seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan pembangkit listrik dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri.

Meskipun pemerintahannya dikenal dengan kontrol politik yang ketat, kebijakan ekonominya cenderung liberal. Pemerintah mendorong investasi asing dan domestik serta menghapus banyak regulasi yang menghambat pertumbuhan sektor swasta. Soeharto mendorong pengembangan sektor industri, termasuk manufaktur dan pertambangan. Ini termasuk pendirian kawasan industri dan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia.

Kritik terhadap distribusi yang tidak merata dari manfaat pembangunan ekonomi, banyak dari penduduk Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan relatif selama periode ini, dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun pembangunan ekonomi yang pesat, pemerintahan Soeharto juga diakhiri oleh krisis keuangan dan ekonomi yang parah pada tahun 1997, yang memunculkan protes massal dan tekanan politik yang mengarah pada pengunduran dirinya.

Kebijakan Luar Negeri

Indonesia di bawah Soeharto berperan aktif dalam diplomasi regional, khususnya di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Soeharto mendukung pembentukan dan pengembangan ASEAN sebagai platform untuk kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ia mengelola hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet (dan kemudian Rusia), Tiongkok, dan Jepang dengan cermat. Indonesia berusaha untuk mempertahankan kemandirian politik sambil memperkuat hubungan ekonomi dan keamanan dengan negara-negara besar ini.

Meskipun konflik di masa awal Orde Baru, terutama terkait dengan konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1960-an. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia kemudian membaik di bawah kepemimpinan Soeharto. Ini mencerminkan upaya untuk menciptakan stabilitas regional di Asia Tenggara. Pemerintahan Soeharto juga aktif dalam mengelola masalah luar negeri yang sensitif, termasuk keterlibatan Indonesia di Timor Timur (sekarang Timor Leste) dan Papua Barat. Soeharto menegaskan kedaulatan Indonesia atas kedua wilayah tersebut dengan pendekatan yang keras terhadap separatis dan oposisi internasional.

Indonesia di bawah kepemimpinannya berusaha untuk memainkan peran kepemimpinan dalam isu-isu global tertentu, terutama dalam hal perdamaian dan keadilan internasional. Misalnya, Indonesia aktif dalam gerakan Non-Blok dan mempromosikan gagasan “penyelenggaraan global yang adil dan berkeadilan”. Indonesia juga memiliki pengaruh signifikan dalam organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), di mana negara ini berperan dalam memediasi konflik dan mengadvokasi agenda pembangunan global.

Hak Asasi Manusia Dan Kritik Terhadap Pemerintahan

Pemerintahan Orde Baru sangat kontroversial dalam hal hak asasi manusia. Dengan banyak kritik dari dalam dan luar negeri terhadap pelanggaran yang dilakukan selama periode tersebut. Beberapa poin kunci terkait dengan hak asasi manusia dan kritik terhadap pemerintahan Soeharto adalah sebagai berikut:

• Operasi Trisula dan Penindasan Politik: Salah satu titik tergelap dalam sejarah Orde Baru adalah Operasi Trisula yang dilakukan pada tahun 1965-1966 sebagai respons terhadap percobaan kudeta G30S/PKI. Operasi ini dianggap sebagai alasan besar di balik pembunuhan massal dan penghilangan paksa terhadap anggota PKI dan simpatisannya, serta pembersihan politik yang melibatkan mereka yang dianggap sebagai musuh pemerintah.
• Penghilangan Paksa dan Penyiksaan: Selama Orde Baru, terdapat laporan yang meluas tentang penghilangan paksa dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap mereka yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah. Banyak aktivis politik, akademisi, dan warga sipil lainnya menjadi korban dari tindakan ini.
• Kontrol terhadap Media dan Kebebasan Berekspresi: Soeharto dan pemerintahannya mengekang kebebasan pers dan ekspresi. Media diberi batasan untuk melaporkan atau mengkritik pemerintah, dengan banyak wartawan dan penyunting media yang diintimidasi, dipenjara, atau dibungkam.
• Ketidakadilan Sistematis: Sistem peradilan di bawah pemerintahan Soeharto sering kali tidak adil dan dipandang sebagai alat politik untuk menindas oposisi. Banyak kasus di mana hakim dan pengadilan dituduh memihak pemerintah dalam mengadili mereka yang dituduh melakukan tindakan subversif atau anti-pemerintah.

Kesimpulan

Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto adalah periode panjang dalam sejarah Indonesia yang ditandai oleh stabilitas politik yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga disertai dengan pengendalian politik yang ketat. Pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan ketimpangan sosial yang meningkat. Periode ini berakhir dengan tekanan dari gerakan reformasi dan krisis ekonomi yang memaksa Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998, menandai akhir dari lebih dari tiga dekade kekuasaannya. Warisan Orde Baru tetap kontroversial dan menjadi fokus debat tentang peran negara, kekuasaan, dan hak asasi manusia di Indonesia. Simak terus pembahasan menarik lainnya tentang sejarah hanya dengan klik link berikut ini storyups.com