Supersemar – Keruntuhan Soekarno & Bangkitnya Masa Orde Baru

Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret, adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, pada tanggal 11 Maret 1966.

Dokumen ini memberikan wewenang luar biasa kepada Jenderal Soeharto, Panglima Angkatan Darat Indonesia. Untuk mengambil alih dan mengendalikan keamanan nasional dalam situasi yang dianggap darurat. Supersemar dikeluarkan dalam konteks krisis politik yang sedang melanda Indonesia pada masa itu. Yang mencakup ketegangan antara golongan militer, elit politik, dan masyarakat umum.

Penggunaan Supersemar oleh Soeharto dianggap sebagai langkah krusial dalam pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Yang kemudian membawa Indonesia ke arah rezim Orde Baru. Secara historis, Supersemar tidak hanya menjadi simbol perubahan politik yang signifikan. Tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan dan politik dalam sejarah modern Indonesia. Dibawah ini Archipelago Indonesia akan membahas tentang Supersemar.

Latar Belakang Supersemar

Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret, merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Presiden Indonesia saat itu, Soekarno. Untuk memahami latar belakang Supersemar, penting untuk melihat kondisi politik Indonesia pada saat itu. Pada awal tahun 1960-an, Indonesia menghadapi situasi politik yang kompleks dan sulit. Perjalanan pemerintahan Soekarno, yang telah menjadi presiden sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, semakin diwarnai dengan gejolak politik dan ekonomi yang meningkat.

Pemerintahan Soekarno dikenal dengan konsepnya tentang “Nasakom”, singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, yang mencoba untuk menggabungkan dan menyeimbangkan kekuatan-kekuatan politik yang beragam di Indonesia. Namun, pada pertengahan 1960-an, ketegangan politik semakin meningkat.

Terdapat ketidakpuasan terhadap pemerintah Soekarno dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan militer yang merasa tidak puas dengan arah politik yang diambil pemerintah. Konflik internal di antara golongan militer sendiri juga semakin mencuat, yang turut memperumit situasi politik. Krisis ekonomi yang memburuk, ditambah dengan masalah sosial yang berkembang, seperti inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan harga-harga bahan pokok, juga menambah tekanan terhadap pemerintahan Soekarno.

Peran Soeharto Dalam Penanganan Krisis

Peran Soeharto dalam penanganan krisis, khususnya dalam konteks Supersemar 1966, sangat signifikan dalam sejarah Indonesia modern. Setelah menerima mandat dari Presiden Soekarno melalui Supersemar pada 11 Maret 1966, Soeharto mengambil alih kendali situasi yang sedang memburuk di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek dari peran Soeharto dalam penanganan krisis tersebut:

• Kepemimpinan Militer: Sebagai Panglima Angkatan Darat, Soeharto menggunakan kekuatan militer untuk merestorasi ketertiban di Jakarta dan kota-kota lain yang dilanda kerusuhan. Langkah-langkah tegasnya untuk mengendalikan massa dan memulihkan keamanan membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan di tengah gejolak politik.
• Negosiasi Politik: Selain menggunakan kekuatan militer, Soeharto juga melakukan negosiasi politik dengan berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh politik dan militer lainnya, untuk memperkuat posisinya dan mendukung peralihan kekuasaan yang sedang berlangsung. Hal ini mencakup membangun koalisi dan mendapatkan dukungan strategis dari berbagai kelompok di dalam dan di luar militer.
• Stabilisasi Ekonomi: Selain fokus pada stabilitas politik, Soeharto juga berperan dalam upaya untuk mengendalikan inflasi dan memulihkan perekonomian yang terpuruk. Langkah-langkah ekonominya yang hati-hati dan stabilisasi kebijakan moneter membantu menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
• Peran dalam Transisi Kekuasaan: Supersemar tidak hanya memberikan Soeharto mandat untuk menangani krisis saat itu, tetapi juga menjadi titik awal bagi peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto secara bertahap. Peristiwa ini menandai langkah awal menuju rezim Orde Baru di Indonesia, di mana Soeharto memainkan peran sentral sebagai presiden selama lebih dari tiga dasawarsa.

Baca Juga: Peristiwa Malari – Konflik Kolaborasi Ekonomi Orde Baru Dengan Jepang

Dampak Politik & Sosial Supersemar

Dampak politik dan sosial dari Supersemar 1966 terasa kuat dalam sejarah Indonesia. Secara politik, dokumen ini menjadi pemicu utama pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Mengakhiri era pemerintahan Soekarno yang sering kali dipenuhi dengan ketegangan politik dan ekonomi. Pengambilalihan kekuasaan ini secara signifikan mengubah dinamika politik Indonesia, memperkuat peran militer dalam pemerintahan. Dan memulai era Orde Baru yang ditandai dengan otoritarianisme yang lebih kuat.

Secara sosial, Supersemar menciptakan polarisasi di antara masyarakat, dengan sebagian mendukung langkah-langkah tegas untuk memulihkan stabilitas. Sementara sebagian lain merasa cemas terhadap konsolidasi kekuasaan yang lebih sentralistik. Selain itu, peristiwa ini juga menandai awal dari perubahan besar dalam politik dan ekonomi Indonesia. Yang berpengaruh dalam beberapa dekade ke depan.

Akhir Dari Masa Soekarno

Akhir dari masa Soekarno dan awal Orde Baru merupakan periode yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. Supersemar 1966, atau Surat Perintah Sebelas Maret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, memainkan peran kunci dalam peralihan kekuasaan ini.

Pada masa pemerintahan Soekarno sebelum Supersemar, Indonesia telah mengalami masa yang penuh dengan gejolak politik dan ekonomi. Konflik internal antara golongan militer dan elit politik, ditambah dengan ketegangan sosial dan ekonomi yang meningkat, semakin memperumit situasi politik.

Supersemar, yang memberikan wewenang luar biasa kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Menjadi pemicu pergantian kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto.

Analisis & Penilaian Supersemar

Supersemar, atau Surat Perintah Sebelas Maret 1966, merupakan suatu keputusan politik yang kontroversial dan berdampak luas dalam sejarah Indonesia. Sejumlah analisis dan penilaian terhadap Supersemar memberikan gambaran yang beragam terkait signifikansinya dalam perjalanan politik dan sosial Indonesia:

• Kontroversi Seputar Legalitas: Secara hukum, Supersemar sering kali dipertanyakan karena tidak ada dasar konstitusional yang jelas untuk memberikan wewenang sedemikian besar kepada seorang perwira militer. Hal ini menimbulkan polemik terkait legitimasi tindakan yang diambil oleh Soeharto setelah menerima mandat tersebut.
• Peran dalam Perubahan Politik: Supersemar dianggap sebagai titik balik dalam peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, yang menandai akhir dari masa demokrasi terpimpin dan dimulainya Orde Baru. Analisis politik mengemukakan bahwa Supersemar memperkuat dominasi militer dalam pemerintahan dan mengurangi peran politik sipil yang independen.
• Dampak Sosial dan Ekonomi: Secara sosial, Supersemar menciptakan polarisasi di antara masyarakat. Meskipun ada yang mendukung langkah-langkah tegas Soeharto untuk mengembalikan stabilitas politik dan ekonomi. Banyak juga yang merasakan dampak negatif terhadap kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.
• Penilaian terhadap Legasi: Beberapa analisis menilai bahwa meskipun kontroversial, Supersemar membawa perubahan signifikan yang mendukung pembangunan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Namun, dampak negatifnya terhadap demokrasi dan hak asasi manusia juga tidak dapat diabaikan.

Kesimpulan

Supersemar 1966, atau Surat Perintah Sebelas Maret, merupakan peristiwa yang mencatat titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia. Keputusan Presiden Soekarno untuk memberikan mandat luar biasa kepada Jenderal Soeharto dalam menghadapi krisis politik saat itu telah mengubah arah politik negara secara mendalam.

Supersemar tidak hanya mengakhiri era Soekarno yang dipenuhi dengan ketegangan dan konflik. Tetapi juga membuka jalan bagi era Orde Baru yang ditandai dengan dominasi militer yang kuat dalam pemerintahan. Jika anda tertarik untuk mengetahui informasi tentang sejarah yang ada di Indonesia, maka kunjungi kami di storyups.com.